noteline update-MARTAPURA, Sebanyak ratusan titik lahan yang menjadi lokasi bangunan sekolah di wilayah Kabupaten Banjar hingga saat ini belum memiliki sertifikat kepemilikan resmi.
Kondisi ini menjadi sorotan utama karena berisiko menimbulkan masalah hukum serta sengketa aset di masa mendatang.
Data yang dirilis oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar menunjukkan rincian jumlah sekolah yang lahan belumn bersertifikat, masing-masing sebanyak 5 satuan pendidikan tingkat PAUD, 83 sekolah dasar (SD), dan 47 sekolah menengah pertama negeri (SMPN).
Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar, Nasrullah Sadiq, menjelaskan hal tersebut saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (10/6/2026).
Menurutnya, tugas utama lembaganya hanya berfungsi sebagai pencatat aset daerah, sedangkan proses pengurusan legalitas tanah menjadi tanggung jawab instansi teknis terkait.
“Kami hanya melakukan pencatatan atas aset yang ada, untuk pengurusan lebih lanjut diserahkan kepada instansi yang berwenang,” jelas Nasrullah.
Dia juga menambahkan bahwa banyak bangunan sekolah masih berdiri di atas lahan dengan status administrasi yang belum selesai.
Sebagian besar berasal dari pemberian atau hibah masyarakat, namun bukti hak tanah tersebut belum ditingkatkan menjadi sertifikat resmi.
Para pemangku kepentingan menekankan bahwa legalitas aset pendidikan sangat penting demi menjamin kelancaran proses belajar mengajar.
Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar diminta segera berkoordinasi dengan pihak berwenang agar sertifikasi lahan dapat diselesaikan secepatnya.
Tanpa bukti kepemilikan yang sah, sekolah-sekolah tersebut rentan menghadapi gugatan atau klaim dari pihak lain.
Di berbagai wilayah Indonesia, kasus serupa pernah terjadi di mana lahan sekolah yang belum bersertifikat menjadi objek perselisihan, sehingga menghambat pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan bagi masyarakat.***
foto ilustrasi
