noteline update- BANJARBARU, PT Air Minum (PTAM) Intan Banjar menegaskan komitmennya untuk mengikuti seluruh proses hukum terkait sengketa lahan di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar.
Perusahaan menyatakan akan bersikap kooperatif dan mematuhi keputusan pengadilan.
Kuasa hukum PTAM, Ahmad Mujahid Zarkasi dari Kantor Hukum AMZ & Associates, menyatakan kesiapan perusahaan menghadapi gugatan secara legal dan transparan.
“PTAM Intan Banjar selalu menjunjung tinggi hak semua pihak dan bertindak sesuai koridor hukum. Kami percaya pada supremasi hukum,” kata Ahmad Mujahid dalam konferensi pers, Selasa 17 Juni 2025.
Sengketa lahan yang telah berlangsung tiga tahun ini melibatkan keluarga Leonardo Agustinus Sinaga yang mengklaim kepemilikan lahan tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 984 tahun 1982 (ukuran 12 x 160 meter) melalui program prona.
Leonardo menyatakan bahwa konstruksi instalasi air PTAM telah melanggar batas tanahnya dan limbahnya mengalir ke area tersebut.
Dia juga mempertanyakan keabsahan dokumen yang digunakan PTAM, yang disebutnya hanya berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan batas wilayah yang tidak sesuai fakta lapangan.
PTAM membantah tuduhan tersebut dan mempertanyakan legal standing penggugat.
Mereka menyatakan tidak melakukan pelanggaran dan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan terhadap Leonardo dan pihak terkait.
Meskipun demikian, PTAM tetap berkomitmen mengikuti proses hukum hingga putusan akhir.
Gugatan ini juga menyeret Camat Gambut, Lurah Gambut, dan Heny Rosida (penjual tanah kepada PTAM) sebagai tergugat.
Kasus ini telah melalui berbagai proses hukum sebelumnya, termasuk laporan ke Kejaksaan Negeri Banjar, pengukuran ulang oleh Kantor Pertanahan Banjar, pencabutan gugatan perdata, penolakan gugatan di Kelurahan dan Kecamatan Gambut, serta penghentian laporan di Polda Kalimantan Selatan karena tidak ditemukan unsur pidana.*
