noteline update -NASIONAL, Aliansi Gabungan Honorer R2 dan R3 Indonesia kembali menggelar aksi demonstrasi hari ini, Rabu 11 Juni 2025, menyasar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Istana Negara di Jakarta Pusat.
Aksi ini merupakan bagian dari “Jilid III” demonstrasi, setelah sebelumnya berunjuk rasa di kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada Selasa 10 Juni 2025.
Ketua Umum Aliansi Gabungan Honorer R2 dan R3 Indonesia, Faisol Mahardika, menyatakan bahwa aksi hari ini bukan untuk menemui pejabat Kemendagri secara langsung.
Mereka menuntut Kemendagri untuk menemui para demonstran dan memberikan penjelasan langsung terkait penyelesaian status kepegawaian R2 dan R3.
“Kami ingin Kemendagri menjelaskan penyelesaian R2 dan R3 di hadapan massa aksi jilid 3,” tegas Faisol.
Pada aksi sebelumnya di BKN, meskipun tidak bertemu langsung dengan Kepala BKN Zudan Arif, perwakilan aliansi diterima oleh Plt. Karo Humas BKN Vino Dita Tama.
Pertemuan tersebut menghasilkan empat poin penting:
1. Honorer non-ASN yang terdaftar di database BKN dan telah mengikuti seleksi, namun tidak mendapatkan formasi, akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu setelah mendapatkan formasi dari KemenPAN-RB.
2. Untuk diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu, mereka wajib mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) untuk usulan penetapan NIP.
3. Pengisian DRH akan dibuka setelah Penetapan NIP PPPK Tahap 2 selesai (31 Agustus 2025).
4. Proses pengisian DRH diharapkan dimulai setelah poin 3 selesai.
Juru Bicara Aliansi, Bahri Permana, menekankan pentingnya prioritas pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu, dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini untuk menjamin kepastian masa depan bagi para PPPK Paruh Waktu. Aksi di Kemendagri dan Istana Negara hari ini diharapkan akan memberikan kepastian lebih lanjut terkait tuntutan tersebut.*
foto istimewa.
