noteline update -MARTAPURA, Pemerintah Kabupaten Banjar menyoroti persoalan legalitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dari total 277 BUMDes yang ada di wilayah tersebut, sebanyak 77 unit belum memiliki status badan hukum secara sah?
Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Banjar Yudi Andrea menyampaikan hal ini saat membahas evaluasi pengelolaan BUMDes.

Menurutnya, meskipun seluruh BUMDes tersebut sudah terdaftar dan Pemkab melalui DPMD telah memberikan pendampingan serta fasilitasi, masih ada kekurangan pada pemenuhan syarat administrasi badan hukum.
“Semua sudah terdaftar. Kita telah berupaya memfasilitasi agar mereka mendapatkan status badan hukum,” jelas Setdakab Banjar Yudi Andrea.
Dia menjelaskan bahwa sebagian desa sudah melengkapi persyaratan administrasi, sedangkan sisanya masih membutuhkan pendampingan lebih intensif.
Proses pelaporan BUMDes tetap berjalan normal dan diawasi oleh kecamatan serta DPMD.
Sekda Yudi telah berkoordinasi dengan Kepala DPMD untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Dia juga meminta agar kendala‑kendala yang ditemukan segera diselesaikan agar kebijakan pendanaan untuk BUMDes dapat berjalan optimal guna mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
“Kalau memang ada kendala, segera ambil tindakan agar bisa diselesaikan,” tegasnya.**