noteline update -JAKARTA, Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) kembali menjatuhkan hukuman berat terhadap perwira tinggi Polri.
Kali ini Irjen Eko Hadi Santoso resmi dijatuhi PTDH setelah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan tercela terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional.

Sidang yang digelar di Gedung Propam Polri Jakarta Selatan pada Selasa (17/11/2026) memutuskan Irjen Eko Hadi Santoso menerima dua sanksi sekaligus: sanksi etika berupa penetapan perbuatan tercela serta sanksi administratif berupa PTDH.
Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko selaku Karo Penmas Divisi Humas Polri menyampaikan putusan majelis KKEP telah dibacakan secara resmi usai sidang etik berlangsung.
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menjadi sorotan publik sejak penyidik menetapkan beberapa nama perwira tinggi Polri sebagai tersangka pada awal November 2026.
Dugaan penyadapan berlangsung tanpa prosedur hukum yang sah dan menyasar banyak kalangan tokoh nasional.

Penyidik juga menduga adanya upaya penghapusan jejak digital melalui penghapusan log rekaman guna menutupi perbuatan tersebut.
Sebelum Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta sudah lebih dulu dijatuhi PTDH melalui sidang etik tanggal 10 November 2026.
Irjen Ahrie Sonta telah mengajukan banding atas putusan KKEP dan menunggu pemeriksaan majelis tingkat banding.**