noteline update- BANJARMASIN, Komisi III DPRD Banjarmasin menyoroti lambatnya progres sejumlah proyek fisik, padahal tahun anggaran 2025 akan segera berakhir.
Keterlambatan penyelesaian ini menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kota Banjarmasin.
Beberapa proyek yang dipastikan molor dari jadwal antara lain pembangunan SDN Mawar 6 dan 7, normalisasi drainase di kawasan Jalan RE Martadinata, serta pembangunan gedung SDN Karang Mekar 1.
Keterlambatan ini dikhawatirkan akan memengaruhi serapan anggaran dan kualitas pelayanan publik.
Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Muhammad Ridho Akbar, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan yang menggunakan dana APBD.
Pihaknya meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memberikan penjelasan rinci mengenai kendala yang dihadapi.
“Kami ingin tahu apa penyebab keterlambatan ini. Waktu sudah sangat mepet, sementara banyak proyek yang belum selesai,” kata Muhammad Ridho Akbar, dalam rapat bersama Dinas PUPR.
Selain meminta laporan progres, Komisi III juga mempertanyakan langkah antisipasi yang akan diambil Dinas PUPR jika proyek-proyek tersebut tidak selesai hingga akhir tahun.
DPRD menekankan perlunya solusi agar anggaran pembangunan tidak terbuang percuma dan menghindari masalah hukum di kemudian hari.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, menjelaskan bahwa perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu faktor penyebab keterlambatan.
Proses penyesuaian sistem tender yang baru memakan waktu lebih lama, sehingga beberapa paket pekerjaan mengalami penundaan lelang.
“Kami berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian seluruh pekerjaan. Saat ini kami sudah melakukan percepatan di beberapa titik agar proyek bisa selesai sesuai target,” jelasnya.
DPRD juga menyoroti klausul denda keterlambatan dalam kontrak dengan penyedia jasa.
Mereka meminta agar ketentuan ini ditegakkan secara konsisten jika ada kontraktor yang gagal menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.*
