noteline update-BANJAR, Dalam genggaman sejarah Kabupaten Banjar, tercatat sebuah babak penting tentang perjuangan menegakkan hukum di tengah ombak dugaan korupsi yang berembus.
Tahun 2025, sejumlah kasus sedang ditelisik oleh Aparat Penegak Hukum, dengan proses hukum yang akan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat.
Pada Konferensi Pers Akhir Tahun di Pendopo Tathya Dharaka Polres Banjar, Kapolres Banjar AKBP Dr. Fadli mengungkapkan kebenaran yang mendalam: penanganan korupsi membutuhkan waktu, kehati-hatian, dan tahapan hukum yang kompleks, tidak dapat diselesaikan dalam sekejap.
Dia menekankan bahwa upaya menekan korupsi bukan tugas tunggal kepolisian, melainkan kolaborasi dengan saksi ahli dan hasil audit lembaga berwenang.
Kasus yang tampak sederhana, seperti Dana Desa, membutuhkan berbulan-bulan pemeriksaan administrasi, keuangan, dan pembuktian pidana, sedangkan operasi tangkap tangan (OTT) membutuhkan tiga hingga empat bulan untuk menyelesaikan berkas.
Tidak semua laporan langsung masuk penyidikan; setiap laporan harus melalui uji kebenaran dan pengumpulan bukti sah.
Yang paling berharga dalam warisan ini adalah penekanan pada independensi aparat penegak hukum, yang harus berjalan bebas dari intervensi untuk terwujud keadilan.
AKBP Dr. Fadli menegaskan komitmen untuk memastikan semua proses sesuai ketentuan, menghindari kesalahan dan menyelamatkan orang tak bersalah.
Ini adalah warisan keberanian dan kehati-hatian, mengajarkan generasi mendatang bahwa keadilan tidak tercapai dengan cepat, tetapi dengan ketelitian dan integritas.*
