noteline update -MARABAHAN, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Barito Kuala (Batola) meluapkan kekecewaan atas dugaan kurangnya transparansi dalam pengadaan proyek konstruksi di wilayahnya.
Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Batola pada Rabu (17/9/2025).
Ketua Gapensi Batola, Alimansyah, menyoroti lambatnya pencairan proyek konstruksi tahun ini.
Aliansyah, mengklaim bahwa proyek yang ada justru bernilai besar dan dikerjakan oleh kontraktor dari luar daerah.
“Kami mempertanyakan mengapa proyek belum juga turun. Ironisnya, proyek-proyek yang ada justru dikerjakan oleh kontraktor luar dengan menggunakan e-catalog versi 5 yang kami anggap kurang transparan,” jelas Alimansyah.
Gapensi juga menyoroti transisi yang lambat dari e-catalog versi 5 ke versi 6. Menurut mereka, hal ini menjadi alasan utama mengapa proyek tidak kunjung berjalan.
Namun, mereka mempertanyakan mengapa beberapa pihak masih bisa bekerja di tengah transisi ini.
“Saat kami menunggu aturan e-catalog versi 6, pihak lain justru tetap bekerja. Kami khawatir proyek akan dikebut di akhir tahun dan kami yang akan disalahkan jika proyek tidak selesai,” kata H. Mahali, anggota Gapensi.
Dewan Pengawas Gapensi Batola, H. Kursani, mengungkapkan bahwa dirinya pernah diminta oleh Bupati untuk membuat surat dukungan kepada PD Aneka Usaha Selidah (AUS) untuk mengikuti tender proyek. Namun, Gapensi hanya berperan sebagai subkontraktor.
Beberapa bulan kemudian, PD AUS memenangkan empat paket proyek di Dinas Kesehatan dengan total nilai miliaran rupiah.
Gapensi sempat mengikuti tender, tetapi lelang dibatalkan karena adanya item “sondir” yang tertinggal. Setelah diulang, PD AUS memenangkan seluruh paket dengan penawaran yang lebih tinggi.
“Sondir biasanya ada di tahap perencanaan, bukan pelaksanaan. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa prosesnya tidak fair,” kata Agus Heriyadi, anggota Gapensi.
Gapensi juga menyoroti tiga proyek besar lainnya di Dinas Kesehatan yang diberikan kepada kontraktor luar dengan alasan nilai proyek besar dan harus dipercepat.
Proyek-proyek tersebut adalah pembangunan Puskesmas Anjir Muara, Puskesmas Anjir Pasar, dan Labkesmas Tier 2 Marabahan.
Kepala Disperkim sekaligus Plt Kepala Dinas PUPR Batola, H. Akhdiyat Sabari, menjelaskan bahwa keterlambatan proyek disebabkan oleh transisi ke e-catalog versi 6 yang terkendala teknis.
Akhdiyat, menambahkan bahwa dalam sepekan ke depan, 21 paket proyek akan ditayangkan di e-catalog versi 6.
Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliyana, berjanji akan memfasilitasi audiensi antara Gapensi dengan kepala daerah.
Gapensi Batola menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud menyalahkan pihak tertentu, tetapi berharap adanya solusi bersama untuk menciptakan iklim usaha konstruksi yang adil dan sehat di Batola.*
