noteline update- BANJAR, Dugaan praktik suap mengemuka terkait kunjungan kerja anggota DPRD Kabupaten Banjar periode 2024-2029.
Seorang sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan adanya setoran bulanan sebesar Rp7.000.000 kepada aparat penegak hukum untuk menghindari pemeriksaan atas dugaan penyimpangan dalam perjalanan dinas tersebut.
Sumber tersebut menjelaskan, uang tersebut dikumpulkan dari anggota DPRD dan dikelola oleh seorang pegawai sebelum ditransfer ke rekening tertentu dan selanjutnya diberikan kepada oknum penegak hukum.
Perjanjiannya, perjalanan dinas anggota dewan tidak akan diperiksa?
Sumber yang mengaku memiliki bukti transaksi ini menyatakan kesiapannya untuk menjadi whistleblower.
Ia mengungkapkan kekhawatirannya atas melemahnya penegakan hukum di Kabupaten Banjar akibat dugaan praktik tersebut yang merugikan negara.
“Saya akan melaporkan ini kepada aparat penegak hukum yang lebih tinggi,” tegas sumber tersebut.
Sebelumnya, isu dugaan penyimpangan perjalanan dinas anggota dewan Banjar sempat berembus, namun hingga kini belum ada tindakan investigasi yang signifikan.
Pengungkapan dugaan suap ini diharapkan dapat mendorong penyelidikan lebih lanjut dan mengungkap kebenaran di balik kasus tersebut.
Kejelasan kasus ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas lembaga legislatif dan penegakan hukum di Kabupaten Banjar.?
