noteline update- BATOLA, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar rapat evaluasi kinerja tiga perusahaan daerah (perusda) pada Kamis (10/7/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, ini membahas kinerja PDAM Batola, PD Aneka Usaha Selidah (AUS), dan PD Pelabuhan Barito Kuala Mandiri (PBKM) beserta anak perusahaannya, PT PBKM.
Pertemuan tersebut juga menyoroti potensi konflik kepentingan yang muncul, terutama terkait proyek-proyek daerah yang melibatkan perusda.
PD AUS, yang diwakili Pelaksana Jabatan (Pjs) Direktur Utama Ahmad Safari Ramadhan, mengakui kesulitan keuangan yang dihadapi.
Pendapatan perusda ini hanya berasal dari fee kerja sama pengangkutan batu bara (2,5 persen) dan penyewaan alat berat.
Sejak 2008, PD AUS tidak menerima penyertaan modal dari Pemkab Batola. Dengan pengeluaran bulanan Rp 37 juta dan pemasukan hanya Rp 13-20 juta, PD AUS berupaya membuka peluang bisnis baru di sektor konstruksi dan perdagangan.
Safari berharap adanya tambahan penyertaan modal dari pemerintah daerah, dengan tetap mengikuti regulasi yang berlaku.
Safari memastikan PD AUS akan mematuhi regulasi yang ada, termasuk Sistem Kemampuan Paket (SKP), dan tidak akan mengikuti lelang proyek baru selain yang sudah berjalan.
Sementara itu, kinerja PD PBKM juga menjadi sorotan. Perusahaan yang telah beroperasi selama satu dekade ini menghadapi masalah administratif serius, termasuk belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP).
Meskipun demikian, PD PBKM telah menyetor dividen Rp 2,5 miliar kepada daerah dan memiliki aset seperti mess karyawan dan mobil operasional.
Anggota Komisi III DPRD Batola, Syarif Faisal, dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batola, Jauhar Arif, menyoroti keterlibatan PD AUS dalam proyek konstruksi daerah yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Keterlibatan ini dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengingat posisi Bupati sebagai komisaris di perusda.
Syarif juga menyinggung adanya keluhan dari pelaksana jasa konstruksi terkait lelang ulang proyek yang dinilai tidak rasional.
Jauhar Arif menegaskan bahwa perusda sebaiknya tidak mendominasi proyek APBD dan penyertaan modal hanya dapat diberikan jika perusda menunjukkan neraca positif selama tiga tahun berturut-turut, yang menurut Arif, belum mampu ditunjukkan oleh PD AUS dan PBKM.
Rapat evaluasi ini menjadi langkah penting dalam mengawasi kinerja perusda dan memastikan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
DPRD Batola akan terus memantau perkembangan dan memastikan agar potensi konflik kepentingan dapat diminimalisir.*
