noteline update -NASIONAL, Ibu Kota Nusantara (IKN) bersiap menyambut kedatangan 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari 16 kementerian yang dijadwalkan mulai bertugas di kantor baru pada November 2025.
Langkah ini menandai dimulainya pemindahan pusat pemerintahan ke IKN, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79/2025 yang menetapkan IKN sebagai ibu kota politik Indonesia.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa seluruh fasilitas utama telah siap digunakan, termasuk hunian ASN, jaringan listrik, air bersih, dan perabot kantor.
Hal ini memastikan para ASN dapat langsung bekerja tanpa hambatan.
“Sejumlah kementerian telah menyerahkan data nama ASN yang akan bertugas di IKN, mulai dari eselon satu hingga eselon tiga,” jelasnya Basuki.
Otorita IKN telah merekomendasikan daftar kementerian yang akan memulai operasional di IKN kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sebanyak 16 kementerian dan lembaga (K/L) akan menjadi gelombang pertama yang menempati ibu kota baru ini.
Prioritas diberikan kepada instansi yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan persiapan IKN menuju peresmian sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.
Kementerian-kementerian tersebut antara lain:
– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
– Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
– Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
– Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
– Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
– Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
“Kami merekomendasikan 16 kementerian yang secara langsung mendukung IKN.
Mereka telah menyampaikan daftar pegawai yang akan ditugaskan di Nusantara,” jelas Basuki.
Pada tahap awal, beberapa kementerian akan menerapkan sistem rotasi kerja dengan periode penugasan sekitar tiga bulan sekali di IKN.
Skema ini mencontoh Bank Indonesia, yang telah lebih dulu mengirimkan pegawainya untuk bekerja di kawasan pemerintahan baru.
Kebijakan ini bertujuan untuk membantu ASN beradaptasi dengan lingkungan baru dan memastikan operasional pemerintahan tetap efisien selama masa transisi menuju pemindahan penuh di tahun-tahun mendatang.
“Tahap awal ini akan menggunakan sistem penugasan bergilir agar transisi berjalan lancar dan fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal,” pungkas Basuki.*
